Garangindonesia.com | Blang Pidie – Belum adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Panwaslih Abdya terkait anggaran bisa berdampak terhadap tahapan Pilkada. Sabtu, (6/07/2024).
Hal ini disampaikan oleh Koordinator cabang Barat Selatan Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh, Rahmadi.
Rahmadi meminta Pj bupati melalui jajarannya agar duduk Kembali dengan komisoner Panwaslih menyepakati pembiayaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas panwaslih.
“ Rancangan Pembiyaan yang Sudah dirasionalkan tim panwaslih dan yang disetujui oleh Pemda masih sangat besar selisihnya, untuk itu perlu dilakukan pembahasan Kembali sehingga didapatkan kesepakatan “ Ucap Rahmadi.
Rahmadi juga menambahkan bahwa Pj Bupati bertanggung jawab untuk suksesnya Pilkada di Abdya, untuk itu PJ bupati harus fokus untuk menyelesaikan perkara ini. Karna proses tahapan tentu tidak bisa dilakukan jika tidak ada pembiayaan.
” jadi dengan ruang yang dibuka di Permendagri No 54 Tahun 2019 seperti pasal 10 poin b, dapat menjadi acuan pemda dalam penyesuaian anggaran kegiatan, Pilkada ini adalah perioritas untuk melahirkan pemimpin yang defenitif di Abdya ” Tambah Rahmadi
Rahmadi juga menyesalkan sikap menggebu dari LSM SaKA yang mengancam akan melaporkan Komisioner Panwaslih Abdya ke Dewan Kohormatan penyelenggara Pemilu (DKPP),
menurut Rahmadi seharusnya yang perlu dilakukan oleh lembaga – lembaga non pemerintah seperti SaKA ini adalah meminta agar kedua pihak duduk dan membahas kembali sehingga ada kesepakatan bukan meminta mundur atau mengancam pelaporan.
” Bagaimana tahapan bisa terlaksana kalau kas kosong, pembedaan paradigma harus di islahkan kembali, bukan dengan mengancam salah satu pihak, terlepas orang SaKA beraktitas di Pemda, tapi dalam persoalan Pilkada harus saling mendukung demi terlaksana pilkada dengan baik ” tutup rahmadi.
Tim Redaksi